Perubahan Penomoran SAK di Indonesia Terbaru Berlaku 1 Januari 2024

GUSTANI.ID - Sejalan dengan pengesahan Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia (KSPKI) pada 12 Desember 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuanagn Ikatan Akuntan Indonesia juga mengesahkan perubahan penomoran Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (yang sebelumnya dikenal sebagai Standar Akuntansi Keuangan).

Ini merupakan bagian dari perubahan SAK di Indonesia yang terus berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan perkembangan standar Internasional. Diawali tahun 1973 dengan Prinsip Indonesia (PAI) pertama kali diterbitkan, hingga tahun 2024 diberlakukannya SAK Internasional secara menyeluruh.

Perubahan tersebut untuk membedakan penomoran PSAK dan ISAK yang merujuk pada IFRS Accounting Standards (diawali dengan angka 1 dan 2) dan tidak merujuk pada IFRS Accounting Standards (diawali dengan angka 3 dan 4). Perubahan ini akan berlaku efektif pada 1 Januari 2024.

Berdasarkan KSPKSI, pilar SAK di Indonesia terdiri dari 4 pilar dan 1 pelengkap yaitu:

SAK Internasional
SAK Indonesia
SAK Indonesia untuk Entitas Privat
SAK Indonesia untuk EMKM
ditambah SAK Syariah sebagai pelengkap untuk entitas syariah

Nomenklatur SAK Internasional

Nomenklatur SAK Internasional Mengacu pada nomor IFRS/IAS/IFRIC/SIC dari IFRS Accounting Standards. Terdiri dari nomor 4 digit, Digit pertama huruf “i”, Digit kedua PSAK: referensi dari IFRS (1) dan IAS (2). ISAK: dari IFRIC (1) dan SIC (2). Digit ketiga dan keempat adalah nomor IFRS, IAS, IFRIC atau SIC.

Contoh:

- IFRS 3 –> PSAK i103

- IAS 20 –> PSAK i220

- IFRIC 14 –> ISAK i114

- SIC 32 –> ISAK i232

Nomenklatur SAK Indonesia

Adapun nomenklatur SAK Indonesia berubah dari penomoran sebelumnya di SAK. Mengacu pada nomor IFRS/IAS/IFRIC/SIC dari IFRS Accounting Standards (untuk PSAK/ISAK konvergen IFRS Accounting Standards). Mengganti nomor untuk PSAK/ISAK lokal dan PSAK/ISAK Syariah. Berlaku 1 Januari 2024. Tidak mengubah isi persyaratan dalam PSAK/ISAK.

Nomor terdiri dari 3 digit. Digit pertama penomoran PSAK mengacu referensi IFRS (1), IAS (2), ISAK dari IFRIC (1) dan SIC (2), standar lokal (3), serta syariah (4). Angka kedua dan ketiga adalah nomor IFRS, IAS, IFRIC, SIC, PSAK/ISAK lokal dan PSAK/ISAK syariah.

Contoh:

- IFRS 3 –> PSAK 103

- IAS 20 –> PSAK 220

- IFRIC 14 –> ISAK 114

- SIC 32 –> ISAK 232

- PSAK 70 –> PSAK 370

- PSAK 101 –> PSAK 401

Berikut ini rincian perubahan penomoran SAK Indonesia:

PERUBAHAN PENOMORANPSAK

SEBELUM	MENJADI	JUDUL
PSAK 1	PSAK 201	Penyajian Laporan Keuangan
PSAK 2	PSAK 207	Laporan Arus Kas
PSAK 3	PSAK 234	Laporan Keuangan Interim
PSAK 4	PSAK 227	Laporan Keuangan Tersendiri
PSAK 5	PSAK 108	Segmen Operasi
PSAK 7	PSAK 224	Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi
PSAK 8	PSAK 210	Peristiwa Setelah Periode Pelaporan
PSAK 10	PSAK 221	Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
PSAK 13	PSAK 240	Properti Investasi
PSAK 14	PSAK 202	Persediaan
PSAK 15	PSAK 228	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
PSAK 16	PSAK 216	Aset Tetap
PSAK 18	PSAK 226	Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya
PSAK 19	PSAK 238	Aset Takberwujud
PSAK 22	PSAK 103	Kombinasi Bisnis
PSAK 24	PSAK 219	Imbalan Kerja
PSAK 25	PSAK 208	Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
PSAK 26	PSAK 223	Biaya Pinjaman
PSAK 28	PSAK 328	Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian
PSAK 36	PSAK 336	Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa
PSAK 38	PSAK 338	Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali
PSAK 46	PSAK 212	Pajak Penghasilan
PSAK 48	PSAK 236	Penurunan Nilai Aset
PSAK 50	PSAK 232	Instrumen Keuangan: Penyajian
PSAK 53	PSAK 102	Pembayaran Berbasis Saham
PSAK 55	PSAK 239	Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
PSAK 56	PSAK 233	Laba per Saham
PSAK 57	PSAK 237	Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi
PSAK 58	PSAK 105	Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan
PSAK 60	PSAK 107	Instrumen Keuangan: Pengungkapan
PSAK 61	PSAK 220	Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah
PSAK 62	PSAK 104	Kontrak Asuransi
PSAK 63	PSAK 229	Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
PSAK 64	PSAK 106	Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral
PSAK 65	PSAK 110	Laporan Keuangan Konsolidasian
PSAK 66	PSAK 111	Pengaturan Bersama
PSAK 67	PSAK 112	Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain
PSAK 68	PSAK 113	Pengukuran Nilai Wajar
PSAK 69	PSAK 241	Agrikultur
PSAK 70	PSAK 370	Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak
PSAK 71	PSAK 109	Instrumen Keuangan
PSAK 72	PSAK 115	Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
PSAK 73	PSAK 116	Sewa

PERUBAHAN PENOMORAN ISAK

SEBELUM	MENJADI	JUDUL
ISAK 9	ISAK 101	Perubahan atas Liabilitas Aktivitas Purnaoperasi, Restorasi, dan Liabilitas Serupa
ISAK 11	ISAK 117	Distribusi Aset Nonkas kepada Pemilik
ISAK 13	ISAK 116	Lindung Nilai Investasi Nero dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri
ISAK 14	ISAK 232	Aset Takberwujud – Biaya Situs Web
ISAK 15	ISAK 114	PSAK 219 – Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum, dan Interaksinya
ISAK 16	ISAK 112	Perjanjian Konsesi Jasa
ISAK 17	ISAK 110	Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai
ISAK 18	ISAK 210	Bantuan Pemerintah – Tidak Berelasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi
ISAK 19	ISAK 107	Penerapan Pendekatan Penyajian Kembali dalam PSAK 229: Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
ISAK 20	ISAK 225	Pajak Penghasilan – Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Sahamnya
ISAK 22	ISAK 229	Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan
ISAK 28	ISAK 119	Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas
ISAK 29	ISAK 120	Biaya Pengupasan Lapisan Tanah dalam Tahap Produksi pada Tambang Terbuka
ISAK 30	ISAK 121	Pungutan
ISAK 31	ISAK 331	Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 240: Properti Investasi
ISAK 32	ISAK 332	Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan
ISAK 33	ISAK 122	Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka
ISAK 34	ISAK 123	Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan
ISAK 35	ISAK 335	Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba
ISAK 36	ISAK 336	Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 216: Aset Tetap dan PSAK 116: Sewa

PERUBAHAN PENOMORAN SAK SYARIAH

SEBELUM	MENJADI	JUDUL
PSAK 101	PSAK 401	Penyajian Laporan Keuangan Syariah
PSAK 102	PSAK 402	Akuntansi Murabahah
PSAK 103	PSAK 403	Akuntansi Salam
PSAK 104	PSAK 404	Akuntansi Istishna’
PSAK 105	PSAK 405	Akuntansi Mudharabah
PSAK 106	PSAK 406	Akuntansi Musyarakah
PSAK 107	PSAK 407	Akuntansi Ijarah
PSAK 108	PSAK 408	Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah
PSAK 109	PSAK 409	Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah
PSAK 110	PSAK 410	Akuntansi Sukuk
PSAK 111	PSAK 411	Akuntansi Wa’d
PSAK 112	PSAK 412	Akuntansi Wakaf
PSAK 59	PSAK 459	Akuntansi Perbankan Syariah
ISAK 101	ISAK 401	Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan
ISAK 102	ISAK 402	Penurunan Nilai Piutang Murabahah