Memahami Audit Syariah: Urgensi, Definisi, Fungsi, Proses, dan Ruang Lingkup

GUSTANI.ID - Menurut data Islamic Financial Services Industry Stability Report 2021 yang dirilis oleh IFSB, keuangan syariah global terus bertumbuh meski pun sedang dalam kondisi pandemi dan diperkirakan bernilai USD 2,70 triliun pada tahun 2020. Berikut ini rincian nilai aset keuangan syariah berdasarkan sektor dan regional pada tahun 2020.

Di Indonesia sendiri, keuangan syariah pun terus bergeliat tumbuh dengan baik dari tahun ke tahun. Per September 2021, total asset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk Saham Syariah) mencapai Rp1.993,41 triliun atau USD 139,33 miliar. (Kurs Tengah BI per 31 September 2021 =Rp14.307,-/USD). Nilai tersebut sama dengan 10,19% market share dari total nilai keuangan di Indonesia.

Selain aspek kinerja keuangan, lembaga keuangan syariah juga dituntut untuk compliance terhadap prinsip - prinsip syariah. Oleh karena itu kebutuhan akan audit syariah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip syariah berjalan dengan baik pada semua entitas syariah.

Pada tanggal 17 Maret 2022, IAI menyelenggarakan Regular Accounting Sharia Discussion 'Kerangka Konseptual & Praktik Terbaik Audit Syariah'. Salah satu pematerinya adalah Dr. Abdul Rahim Abdul Rahman dari IIUM Malaysia yang sangat komprehensip membahas tentang prinsip - prinsip Audit Syariah pada lembaga keuangan syariah. Materinya mencakup Urgensi, Definisi, Fungsi, Proses, dan Ruang Lingkup dari Audit Syariah.

Urgensi Audit Syariah

Keberadaan audit syariah pada lembaga keuangan syariah (LKS) menjadi suatu keharusan, sebab kepastian akan kepatuhan syariah menjadi garansi bagi masyarakat yang memilih LKS karena faktor syariah. Berikut ini urgensi audit syariah bagi LKS:

Dewan komisaris dan manajemen lembaga keuangan syariah memiliki tanggungjawab atas kepatuhan syariah kepada stakeholder.
Jika stakeholder (yaitu nasabah, deposan, publik, dll.) tidak memiliki atau tidak sepenuhnya percaya dengan kepatuhan Syariah, itu akan sangat mempengaruhi integritas keuangan Islam.
Pelaksanaan audit Syariah di lembaga keuangan syariah akan meningkatkan nilai pemegang saham dan kepercayaan para stakeholder.
Audit syariah membutuhkan ex-ante (kepatuhan syariah) dan ex-post (audit syariah dan jaminan).
Risiko ketidakpatuhan syariah merupakan tantangan utama bagi lembaga keuangan syariah.
Perlu sistem pengendalian internal dan manajemen risiko syariah yang memadai dan efektif untuk memastikan kepatuhan dengan Syariah berupa aturan dan pedoman dari Komite Syariah dan regulator.

Definisi Audit Syariah

Menurut Shariah Governance Policy Document, Bank Negara Malaysia, 2019, Audit Syariah adalah :

Shariah audit refers to a function that provides an independent assessment on the quality and effectiveness of the IFI’s internal control, risk management systems, governance processes as well as the overall compliance of the IFI’s operations, business, affairs and activities with Shariah.

Definisi ini mengartikan audit syariah adalah proses penilaian kualitas dan efektivitas pengendalian internal LKS, sistem manajemen risiko, proses tata kelola serta keseluruhan kepatuhan operasi, bisnis, urusan, dan kegiatan LKS dengan Syariah.

Fungsi Audit Syariah

Fungsi audit syariah minimal mencakup :

menetapkan metodologi audit untuk menilai profil risiko dan kerentanan dari setiap area yang dapat diaudit;
menghasilkan rencana audit untuk penugasan yang akan dilakukan;
menetapkan program audit terdokumentasi yang jelas yang memberikan panduan kepada pihak internal auditor dalam mengumpulkan informasi, prosedur audit dan penilaian audit; dan
mengkomunikasikan hasil kepada dewan dan komite Syariah melalui laporan audit, merinci temuan audit dan rekomendasi untuk tindakan perbaikan, serta tanggapan dan rencana tindakan auditee.

Proses Audit Syariah

Perumusan rencana audit untuk memasukkan area yang dapat diaudit.
Penetapan metodologi audit yang dapat mencakup audit berbasis risiko dan proses internal pengendalian dan prosedur kepatuhan Syariah.
Penilaian kecukupan tinjauan kepatuhan Syariah.
Dokumentasi audit berupa program audit yang dapat berupa tujuan audit , ruang lingkup audit, sumber daya, sumber relevan, dan dokumen terkait.
Kerja lapangan dan prosedur audit.
Perumusan opini audit yang dapat mencakup opini atas efektivitas audit sistem kontrol internal Syariah dan opini tentang operasi yang tidak sesuai Syariah dan kegiatan (jika ada).
Proses pelaporan dan perbaikan.

Ruang Lingkup Audit Syariah

Penilaian atas kesadaran dan komitmen Manajemen terhadap prosedur internal kontrol untuk kepatuhan pada Syariah
Audit kontrak dan perjanjian
Audit manual produk dan standar operasional prosedur
Audit informasi dan laporan seperti surat edaran, risalah rapat, operasional dan laporan keuangan, kebijakan dan laporan dll.
Audit kegiatan dan operasi
Audit kebijakan seperti perhitungan dan distribusi keuntungan, perhitungan zakat dan distribusi, perhitungan penalti dan cara distribusi dll.
Menilai teknologi informasi termasuk sistem pemrosesan transaksi dan sistem informasi akuntansi untuk memastikan kebutuhan kegiatan yang sesuai dengan Syariah dan operasi LKS cukup terpenuhi.
Menjamin secara wajar bahwa proses tata kelola Syariah seperti yang dipersyaratkan oleh Kerangka Tata Kelola Syariah ditangani secara memadai termasuk peran dan fungsi Komisaris, Direksi dan Komite Syariah.
Menilai efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern kepatuhan syariah yang meliputi kebijakan dan prosedur, sistem dan pengendalian yang memadai.
Menilai kecukupan fungsi manajemen risiko atas ketidakpatuhan Syariah.

Referensi : Materi presentasi Dr. Abdul Rahim Abdul Rahman dalam acara Regular Accounting Sharia Discussion 'Kerangka Konseptual & Praktik Terbaik Audit Syariah' pada tangggal 17 Maret 2022, dengan judul "Towards Developing Shariah Audit Framework for Islamic Financial Institutions: Some Insights from Malaysia".