Poin-poin Revisi PSAK Syariah 2015

1. Penyesuaian definisi Nilai Wajar pada PSAK 103 : Akuntansi Salam, PSAK 104: Akuntansi Istisna;, dan PSAK 107: Akuntansi Ijarah
   Sebelum revisi Nilai Wajar didefinisikan sebagai berikut :
   PSAK 103 paragraf 04 : Nilai wajar adalah suatu jumlah yang dapat digunakan untuk mengukur aset yang dapat dipertukarkan melalui suatu transaksi yang wajar yang melibatkan pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai.
   PSAK 104 paragraf 05 : Nilai wajaradalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksidengan wajar.
   PSAK 107 paragraf 05 : Nilai wajaradalahjumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar (arms length transaction)
   Pada revisian 2015 Nilai Wajar didefinisikan sebagai : "Harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran".
   
2. Pencabutan PSAK 59
   PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariahyang telah disahkan pada tahun 2009 mengatur perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah, termasuk prinsip mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah, penyisihan kerugian aset produktif, wadiah, qardh, sharf, dan kegiatan bank syariah berbasis imbalan.
   Dalam perkembangannya, pengaturan akuntansi di dalam PSAK 59 ini sudah diatur di PSAK lain, baik di dalam PSAK non-syariah, maupun PSAK Syariah mulai dari PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah hingga PSAK 110: Akuntansi Sukuk. Hal ini karena pada dasarnya PSAK syariah tidak mengatur transaksi spesifik yang sudah diatur di PSAK lain.
   Standar Akuntansi Keuangan pun kini tidak lagi disusun berdasarkan industri atau jenis entitas tertentu, namun berdasarkan pada jenis transaksi pada laporan keuangan.
   Selain itu, terdapat pengaturan transaksi pada PSAK 59 yang sudah tidak sesuai dengan regulasi perbankan syariah saat ini, seperti penyisihan kerugian aset produktif.
   Dengan dasar pertimbangan tersebut, DSAS IAI memutuskan untuk mencabut PSAK 59.
   
3. Revisi PSAK 101 : Ilustrasi Penyajian Dana Investasi Peserta
   Sebagai dampak dari revisi PSAK 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah, ED PSAK 101 (Revisi 2015): Penyajian Laporan Keuangan Syariah merevisi ilustrasi 1 - Laporan Posisi Keuangan dengan merubah istilah dana syirkah temporer dengan dana investasi peserta.
   
4. Revisi PSAK 101 : Penyajian Pendapatan Dana Tabarru’ pada Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’.
   Sebagai dampak dari revisi PSAK 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah, ED PSAK 101 (Revisi 2015): Penyajian Laporan Keuangan Syariah merevisi ilustrasi 2 - Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’dengan menggabungkan Laporan Dana Tabarru’ dengan Laporan Surplus Defisit Underwriting DanaTabarru’.Selain itu, ED PSAK 101 memberikan ilustrasi penyajian pendapatan dana tabarru'sebagai pendapatan asuransi di Laporan Surplus Defisit UnderwritingDana Tabarru’, dan memberikan ilustrasi penyajian beban ujrahmenjadi beban dana tabarru’ di Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’.
   
5. Revisi PSAK 108
   
   • Kontribusi Peserta
     ED PSAK 108 (Revisi 2015): Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah memberikan pengaturan bahwa kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan danatabarru’sesuai jangka waktu akad yang mendasarinya.
   • Wakalah
     Dalam PSAK 108 (2009) dana investasi wakalah yang telah diinvestasikan dicatat secaraoff balance sheet, sementara dana investasi mudharabah  dan dana investasi mudharabah musytarakahdicatat secara on balance sheet. Kondisi ini menjadi perhatian dari sebagian pihak disebabkan jumlah dana investasi peserta yang dikelola entitas asuransi syariah (sebagian on balance sheetdan sebagian off balance sheet) tidak dapat dibandingkan dengan jumlah dana investasi peserta yang dikelola entitas asuransi konvensional (seluruhnya on balance sheet).
     Oleh karena itu, ED PSAK 108 (Revisi 2015) memberikan pengaturan bahwa bagian pembayaran dari peserta untuk investasi yang menggunakan akad investasi wakalah dicatat sebagai dana investasi wakalah di laporan posisi keuangan.
   • Penyisihan Teknis
     ED PSAK 108 memberikan pengaturan terkait penyisihan teknis untuk akad asuransi jangka panjang. Penyisihan teknis untuk akad asuransi jangka panjang memperhitungkan manfaat polis masa depan yang mencerminkan estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan dan penerimaan kontribusi peserta di masa depan, dengan mempertimbangkan estimasi tingkat imbal hasil investasi dana tabarru’.  Estimasi pembayaran biaya di masa depan tidak termasuk dalam komponen pembentuk manfaat polis masa depan, disebabkan penyisihan teknis dilakukan atas dana tabarru', sementara pembayaran biaya merupakan kewajiban entitas pengelola (bukan dana tabarru').
   • Tes Kecukupan atas Penyisihan Teknis
     Pada PSAK konvensional, perusahaan asuransi diwajibkan melakukan tes kecukupan atas liabilitas (liability adequacy test). ED PSAK 108 kini memberikan pengaturan agar tes kecukupan dilakukan terhadap penyisihan teknis yang dibentuk dengan menggunakan estimasi paling kini atas arus kas masa depan berdasarkan akad asuransi syariah. Ketika terjadi kekurangan maka diakui sebagai beban dana tabarru’. 
   
   Sumber : Materi Public Hearing 02 Desember 2015 IAI

“Public Hearing Exposure Draft PSAK Syariah”

UNDANGAN PUBLIC HEARING

Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) dalam rapatnya telah mengesahkan Exposure Draft:

1. Penyesuaian atas Definisi Nilai Wajar pada PSAK 103: Akuntansi Salam, PSAK 104: Akuntansi Istishna’, PSAK 107: Akuntansi Ijarah
2. Revisi atas PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah,
3. Revisi atas PSAK 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah, dan
4. PPSAK 101: Pencabutan atas PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah.

Penyesuaian atas Definisi Nilai Wajar pada PSAK 103: Akuntansi Salam, PSAK 104: Akuntansi Istishna’, PSAK 107: Akuntansi Ijarah;

Penyesuaian pada ketiga PSAK tersebut memberikan definisi nilai wajar sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Revisi terkait Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah pada PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah; dan

Revisi PSAK 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah antara lain mencakup:

·        

·	Kontribusi Peserta
	Memberikan pengaturan bahwa kontribusi peserta diakui pendapatan dana tabarru sesuai jangka waktu akad yang mendasarinya.
·	Wakalah
	Memberikan pengaturan bahwa bagian pembayaran dari peserta untuk investasi yang menggunakan akad investasi wakalah dicatat sebagai dana investasi wakalah di laporan posisi keuangan.
·	Penyisihan Teknis
	Penyisihan teknis untuk akan asuransi jangka panjang memperhitungkan manfaat polis mada depan yang mencerminkan estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan dan penerimaan kontribusi peserta di masa depan, dengan mempertimbangkan estimasi tingkat imbal hasil investasi dan tabarru.
·	Tes Kecukupan atas Penyisihan Teknis
	Memberikan pengaturan agar tes kecukupan dilakukan terhadap penyisihan teknis yang dibentuk dengan menggunakan estimasi paling kini atas arus kas masa depan berdasarkan akad asuransi syariah.

PPSAK 101: Pencabutan atas PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah

Dalam perkembangannya, pengaturan akuntansi di dalam PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah ini sudah diatur di PSAK lain. Oleh karena itu, DSAS IAI memutuskan untuk mencabut PSAK 59.

Sebagai bagian dari due process procedure penyusunan dan pengembangan PSAK Syariah, kami mengharapkan masukan atau tanggapan dari regulator, asosiasi, pelaku industri, dan masyarakat atas exposure draft PSAK Syariah tersebut.

Untuk itu, kami mengundang Bapak/Ibu dalam Public Hearing yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 2 Desember 2015

Waktu             : 14.00-16.00 WIB

Tempat           : Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng – Jakarta Pusat

Acara ini bersifat tanpa biaya, konfirmasi kehadiran Bapak/Ibu dapat disampaikan kepada kami paling lambat Senin 30 November 2015* melalui REGISTER ONLINE pada LINK INI.

Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasi

sumbwr : http://www.iaiglobal.or.id/v02/berita/detail.php?catid=&id=869

Daftar Lengkap Fatwa DSN-MUI

GUSTANI.ID - Fatwa DSN-MUI adalah rujukan utama lembaga keuangan dan bisnis syariah di Indonesia dalam menentukan hukum syariah atas suatu transaksi yang dilakukan. Bahkan regulasi yang mengatur entitas syariah pun menjadi fatwa DSN-MUI sebagai bahan pertimbangan terkait aspek syariah. Ketentuan prinsip syariah pada entitas syariah harus merujuk pada fatwa DSN-MUI. 

DSN-MUI pertama kali menerbitkan fatwa yang mengatur keuangan dan bisnis syariah pada tahun 2000, hingga tahun 2019, jumlah fatwa yang diterbitkan berjumlah 130 fatwa yang mencakup seluruh lembaga syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, keuangan non bank, dan lainnya. 

Berikut ini adalah daftar lengkap fatwa DSN-MUI, yang dapat diakses melalui website DSN-MUI atau aplikasi di plystore. 

No Fatwa	Tahun	Tentang
1	2000	Giro
2	2000	Tabungan
3	2000	Deposito
4	2000	Murabahah
5	2000	Jual Beli Salam
6	2000	Jual Beli Istishna'
7	2000	Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
8	2000	Pembiayaan Musyarakah
9	2000	Pembiayaan Ijarah
10	2000	Wakalah
11	2000	Kafalah
12	2000	Hawalah
13	2000	Uang Muka dalam Murabahah
14	2000	Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah
15	2000	Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah
16	2000	Diskon dalam Murabahah
17	2000	Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
18	2000	Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syari'ah
19	2001	Al-Qardh
20	2001	Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari'ah
21	2001	Pedoman Umum Asuransi Syari’ah
22	2002	Jual Beli Istishna' Paralel
23	2002	Potongan Pelunasan dalam Murabahah
24	2002	Safe Deposit Box
25	2002	Rahn
26	2002	Rahn Emas
27	2002	Al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik
28	2002	Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)
29	2002	Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari’ah
30	2002	Pembiayaan Rekening Koran Syari’ah
31	2002	Pengalihan Utang
32	2002	Obligasi Syari’ah
33	2002	Obligasi Syari’ah Mudharabah
34	2002	Letter of Credit (L/C) Impor Syari’ah
35	2002	Letter of Credit (L/C) Ekspor Syari’ah
36	2002	Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia
37	2002	Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari’ah
38	2002	Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA)
39	2002	Asuransi Haji
40	2003	Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
41	2004	Obligasi Syari'ah Ijarah
42	2004	Syari'ah Charge Card
43	2004	Ganti Rugi (Ta’widh)
44	2004	Pembiayaan Multijasa
45	2005	Line facility (at-Tas-hilat as-Saqfiyah)
46	2005	Potongan Tagihan Murabahah (Khashm fi al-Murabahah)
47	2005	Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
48	2005	Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
49	2005	Konversi Akad Murabahah
50	2006	Akad Mudharabah Musytarakah
51	2006	Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah
52	2006	Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari’ah dan Reasuransi Syari’ah
53	2006	Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah
54	2006	Syariah Card
55	2007	Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah
56	2007	Ketentuan Review Ujrah pada Lembaga Keuangan Syariah
57	2007	Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah bil Ujrah
58	2007	Hawalah bil Ujrah
59	2007	Obligasi Syariah Mudharabah Konversi
60	2007	Penyelesaian Piutang dalam Ekspor
61	2007	Penyelesaian Utang dalam Impor
62	2007	Akad Ju’alah
63	2007	Sertifikat Bank Indonesia Syariah
64	2007	Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju’alah (SBIS Ju’alah)
65	2008	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah
66	2008	Waran Syariah
67	2008	Anjak Piutang Syariah
68	2008	Rahn Tasjily
69	2008	Surat Berharga Syariah Negara
70	2008	Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
71	2008	Sale and Lease Back
72	2008	Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back
73	2008	Musyarakah Mutanaqishah
74	2009	Penjaminan Syariah
75	2009	Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)
76	2010	SBSN Ijarah Asset to be Leased
77	2010	Jual-Beli Emas secara Tidak Tunai
78	2010	Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
79	2011	Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah
80	2011	Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek
81	2011	Pengembalian Dana Tabarru’ bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir
82	2011	Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi
83	2012	Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah
84	2012	Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil bi al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah
85	2012	Janji (Wa’d) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah
86	2012	Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah
87	2012	Metode Perataan Penghasilan (Income Smoothing) Dana Pihak Ketiga
88	2013	Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah
89	2013	Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah
90	2013	Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
91	2014	Pembiayaan Sindikasi (al-Tamwil al-Mashrifi al-Mujamma‘)
92	2014	Pembiayaan yang Disertai Rahn (al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn)
93	2014	Keperantaraan (Wasathah) dalam Bisnis Properti
94	2014	Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah
95	2014	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah
96	2015	Transaksi Lindung Nilai Syariah (al-Tahawwuth al-Islami / Islamic Hedging) atas Nilai Tukar
97	2015	Sertifikat Deposito Syariah
98	2015	Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah
99	2015	Anuitas Syariah Untuk Program Pensiun
100	2015	Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah
101	2016	Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah
102	2016	Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)-Indent
103	2016	Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah
104	2016	Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah
105	2016	Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah bil Istitsmar
106	2016	Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah
107	2016	Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah
108	2016	Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah
109	2017	Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah
110	2017	Akad Jual Beli
111	2017	Akad Jual Beli Murabahah
112	2017	Akad Ijarah
113	2017	Akad Wakalah bi Al-Ujrah
114	2017	Akad Syirkah
115	2017	Akad Mudharabah
116	2017	Uang Elektronik Syariah
117	2018	Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah
118	2018	Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah
119	2018	Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah
120	2018	Sekuritisasi Berbentuk Efek Beragun Aset Berdasarkan Prinsip Syariah
121	2018	EBA-SP Berdasarkan Prinsip Syariah
122	2018	Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah
123	2018	Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah
124	2018	Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu
125	2018	Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK EBA) Berdasarkan Prinsip Syariah
126	2019	Akad Wakalah bi al-Istitsmar
127	2019	Sukuk Wakalah bi al-Istitsmar
129	2019	Biaya Riil sebagai Ta’widh Akibat Wanprestasi (at-Takalif al-Fi’liyyah an-Nasyi’ah ‘an an-Nukul)
130	2019	Pedoman bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas